EDITOR: MIFTAH
AKTUAL-BERITA.COM – KABAR JAKARTA- Dugaan perundungan (bullying) melalui media sosial terhadap anak perempuan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menuai keprihatinan. Persoalan ini menjadi sorotan setelah Dasco mengungkapkan bahwa putrinya yang masih berusia 17 tahun menjadi sasaran perundungan di media sosial di tengah dinamika dan persaingan politik yang berkembang belakangan ini.
Dalam pemberitaan pada Jumat (20/11/2026), Dasco mengungkapkan bahwa putrinya sempat mempertanyakan alasan dirinya ikut menjadi sasaran perundungan akibat persoalan politik yang melibatkan sang ayah. Dasco juga menyampaikan tengah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya untuk mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan.
Menanggapi peristiwa tersebut, **Advokat Hak Asasi Manusia (HAM), Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., menyayangkan keras adanya dugaan tindakan perundungan terhadap anak yang tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam dinamika politik orang tuanya.**
Wildan menegaskan bahwa politik adalah ruang kontestasi gagasan, kepentingan, dan perbedaan pandangan. Namun, jangan sampai persaingan politik justru menyeret anak-anak maupun keluarga sebagai sasaran serangan, penghinaan, dan perundungan, terutama melalui media sosial.
“Politik ya politik, tetapi jangan menyerang anak atau keluarga. Kritiklah kebijakan, sikap, maupun keputusan politik seseorang secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan kemudian anak yang tidak tahu-menahu dan tidak memiliki kesalahan apa pun justru dijadikan sasaran bullying verbal. Ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan,” tegas Wildan.
Menurutnya, anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh rasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Hak tersebut melekat pada setiap anak tanpa memandang siapa orang tuanya, apa jabatan keluarganya, maupun bagaimana posisi politik orang tuanya.
“Jangan karena seseorang memiliki jabatan politik atau sedang berada dalam pusaran dinamika politik, kemudian anaknya ikut menanggung konsekuensi sosial berupa penghinaan dan perundungan. Anak bukan instrumen politik, bukan objek pelampiasan kekecewaan, dan bukan pihak yang harus membayar konsekuensi dari persaingan politik orang tuanya,” lanjutnya.
Wildan juga menilai bahwa perundungan verbal di ruang digital tidak boleh dianggap sebagai candaan atau sekadar kebebasan berekspresi. Ketika ucapan, komentar, maupun unggahan digunakan untuk merendahkan, mempermalukan, dan menyerang kehormatan seorang anak, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak anak serta menimbulkan dampak terhadap kondisi psikologis dan rasa aman korban.
Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam **Pasal 28B ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, **Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak** melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dugaan perundungan yang terjadi, dengan tetap memperhatikan unsur dan pembuktian hukumnya.
“Ini bukan semata-mata persoalan keluarga seorang pejabat negara. Ini adalah persoalan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap HAM. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari budaya politik yang tidak sehat. Negara harus memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, termasuk ketika mereka menjadi sasaran serangan di ruang digital,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wildan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan, intimidasi, ataupun perundungan terhadap anak.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarluaskan kembali foto, konten, maupun komentar yang berpotensi mempermalukan dan memperburuk kondisi anak yang menjadi korban.
“Anak yang tidak bersalah jangan sampai menjadi korban bullying verbal. Kita boleh berbeda pilihan politik, boleh mengkritik pejabat, bahkan boleh memiliki pandangan yang berseberangan. Tetapi ada batas kemanusiaan dan HAM yang harus kita hormati. Jangan korbankan masa depan dan martabat seorang anak hanya karena persoalan politik orang tuanya,” tutup Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., Advokat Hak Asasi Manusia (HAM).
(Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H).



Oplus_131072